OPINI
Oleh: Muhammad Agung, S.H
17 Agustus 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sang Merah Putih kembali dikibarkan, upacara dilaksanakan, lagu-lagu kebangsaan dinyanyikan, dan berbagai kegiatan masyarakat digelar untuk menyemarakkan hari kemerdekaan.
Semua itu merupakan bagian dari seremonial kebangsaan yang tentu patut dijaga. Namun, di balik seluruh rangkaian seremonial tersebut terdapat makna yang jauh lebih dalam. Ada sejarah panjang perjuangan, pengorbanan, cita-cita besar, serta amanah yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kepada generasi penerus.
Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang dan pengorbanan rakyat Indonesia. Secara historis, Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi tonggak penting perjalanan bangsa dalam menentukan nasibnya sendiri. Para pendahulu bangsa telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa dan raga demi satu tujuan: Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Karena itu, setiap kali Sang Merah Putih dikibarkan, sesungguhnya kita tidak hanya memperingati sebuah tanggal bersejarah. Kita sedang mengingat kembali perjuangan bangsa sekaligus menegaskan tanggung jawab kita untuk melanjutkan perjuangan tersebut dalam bentuk yang relevan dengan zaman.
Dahulu perjuangan dilakukan untuk merebut kemerdekaan. Hari ini perjuangan dilakukan untuk mengisi, menjaga, mempertahankan, dan mewujudkan kemerdekaan agar benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia juga berdiri di atas fondasi keberagaman. Suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang yang berbeda telah dipersatukan oleh cita-cita kebangsaan. Persatuan, gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial menjadi kekuatan utama yang menjaga Indonesia tetap berdiri hingga hari ini.
Karena itu, kemerdekaan harus dimaknai sebagai kemampuan seluruh elemen bangsa untuk hidup berdampingan dalam perbedaan, saling menghormati, serta membangun kehidupan yang lebih baik tanpa meninggalkan kelompok yang lemah.
Di sisi lain, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa bangsa ini masih menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan terus berjalan dan kemajuan terlihat di berbagai sektor, tetapi kesenjangan sosial, tekanan ekonomi, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Sebagian rakyat masih berjuang untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus terus diisi dengan kerja nyata agar benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada makna terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat.
Ketika masyarakat memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang baik, kesempatan kerja yang adil, rasa aman, perlindungan hukum, serta kehidupan yang bermartabat, di situlah kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan nyata.
Sebab kemerdekaan yang hanya tercatat dalam sejarah, tetapi tidak dirasakan dalam kehidupan rakyat, tentu belum sepenuhnya menjadi kemerdekaan yang utuh.
Dalam perspektif hukum, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seluruh penyelenggaraan negara harus tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku. Hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.
Hukum tidak boleh hanya menjadi alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk membatasi kekuasaan dan melindungi rakyat.
Ketika rakyat mencari keadilan, negara harus hadir.
Ketika hak rakyat dilanggar, negara harus melindungi.
Ketika ketidakadilan terjadi, hukum harus menjadi jalan untuk memperoleh penyelesaian dan keadilan.
Kekuasaan harus dijalankan dalam koridor konstitusi dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sebab kekuasaan dalam negara demokratis bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Pada titik inilah kita perlu kembali merenungkan keberadaan negara terhadap rakyatnya.
Untuk apa negara hadir?
Negara bukan sekadar institusi yang memiliki wilayah, pemerintahan, kekuasaan dan perangkat hukum. Negara dibentuk untuk mencapai tujuan yang lebih luhur, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial.
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cita-cita konstitusional tersebut diterjemahkan dalam kehidupan negara hari ini?
Kita dapat melihat sejumlah kebijakan pemerintah yang diarahkan pada kebutuhan dasar, pembangunan manusia, dan penguatan ekonomi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya ditempatkan sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga dikaitkan dengan upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat di tingkat desa. Pemerintah menyebut koperasi tersebut diarahkan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, termasuk distribusi kebutuhan pokok, layanan keuangan, apotek desa, logistik, hingga fasilitas pendukung bagi hasil produksi masyarakat.
Di bidang pendidikan, kehadiran Sekolah Rakyat dan pengembangan Universitas Republik Indonesia juga dapat dibaca sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dan membangun sumber daya manusia. Pemerintah sendiri menempatkan pendidikan sebagai salah satu instrumen penting untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membangun sumber daya manusia unggul. Pada Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto juga telah melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Jika dilihat dari perspektif konstitusi, kebijakan-kebijakan tersebut pada dasarnya dapat ditempatkan dalam kerangka tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun, di sinilah refleksi kemerdekaan menjadi penting.
Sebuah kebijakan tidak cukup hanya dinilai dari besarnya program, besarnya anggaran, atau banyaknya penerima manfaat yang direncanakan. Ukuran yang lebih fundamental adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, transparan, berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Sebab keberpihakan kepada rakyat pada akhirnya bukan hanya soal membuat program, tetapi memastikan bahwa program tersebut benar-benar menghadirkan manfaat.
MBG harus dipastikan benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak dan kelompok penerima manfaat, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang sehat bagi masyarakat.
Koperasi Merah Putih harus benar-benar menjadi sarana memperkuat ekonomi rakyat, bukan sekadar nama baru dalam struktur kelembagaan ekonomi desa.
Sekolah Rakyat harus benar-benar membuka akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan, sementara pengembangan pendidikan tinggi harus memberikan kesempatan yang semakin luas kepada anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan bermutu.
Dengan kata lain, keberhasilan negara bukan hanya terletak pada kemampuan menciptakan kebijakan, tetapi pada kemampuan memastikan kebijakan tersebut mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.
Di tengah berbagai program pembangunan tersebut, wajah Indonesia hari ini juga memperlihatkan kenyataan lain yang tidak boleh kita abaikan.
Pada 15 Agustus 2026, gempa bumi berkekuatan M7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan, dan menyebabkan masyarakat harus mengungsi. BMKG kemudian mengakhiri peringatan dini tsunami, tetapi tetap mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap perkembangan gempa susulan.
Di tengah suasana peringatan kemerdekaan, saudara-saudara kita di NTT justru menghadapi kehilangan, ketakutan, kerusakan rumah, dan ketidakpastian mengenai kehidupan mereka setelah bencana.
Di sinilah makna negara hadir menjadi sangat konkret.
Negara bukan hanya hadir di gedung pemerintahan.
Negara hadir ketika korban bencana membutuhkan evakuasi.
Negara hadir ketika masyarakat membutuhkan makanan dan tempat tinggal.
Negara hadir ketika anak-anak membutuhkan perlindungan dan pendidikan.
Negara hadir ketika masyarakat membutuhkan layanan kesehatan.
Negara hadir ketika keluarga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
Dan negara hadir ketika masyarakat membutuhkan kepastian bahwa mereka tidak menghadapi penderitaan itu sendirian.
Peringatan HUT ke-81 RI tahun ini bahkan berlangsung dalam suasana duka bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Dalam upacara di Istana Merdeka, Presiden juga mengajak peserta mengheningkan cipta dan mendoakan masyarakat yang terdampak bencana di NTT dan wilayah Indonesia lainnya. Pada hari yang sama, pemerintah pusat juga melaksanakan peringatan HUT RI di wilayah terdampak bencana NTT.
Peristiwa tersebut seakan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan di pusat-pusat pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir di tempat-tempat di mana rakyat sedang menghadapi kesulitan.
Karena itu, negara harus benar-benar hadir di tengah rakyat.
Negara harus hadir dalam perlindungan.
Negara harus hadir dalam pelayanan.
Negara harus hadir dalam penegakan keadilan.
Negara harus hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.
Dan negara harus hadir untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sebab rakyat bukan objek kekuasaan.
Rakyat adalah subjek utama kehidupan bernegara sekaligus alasan mengapa kekuasaan itu diberikan.
Negara yang kuat bukanlah negara yang ditakuti rakyatnya, melainkan negara yang dipercaya rakyatnya.
Negara yang kuat adalah negara yang hukumnya memberikan keadilan, pemerintahannya memberikan pelayanan, pembangunannya memberikan manfaat, dan kebijakannya mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Secara filosofis, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan untuk membangun bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Karena itu, peringatan 17 Agustus tidak boleh berhenti sebagai rutinitas tahunan semata.
Jangan sampai kita sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi lupa memaknai dan mewujudkan kemerdekaan itu sendiri.
Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pertanyaan yang patut kita renungkan bukan hanya:
“Apakah Indonesia sudah merdeka?”
Tetapi juga:
“Sejauh mana rakyat benar-benar merasakan kemerdekaan itu?”
Apakah keadilan telah dirasakan secara merata?
Apakah hukum telah melindungi semua tanpa pandang bulu?
Apakah pelayanan publik telah berjalan dengan baik?
Apakah pembangunan telah dirasakan secara adil?
Apakah rakyat kecil telah benar-benar terlindungi?
Apakah program-program yang dirancang atas nama kesejahteraan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan?
Dan bagi mereka yang diberikan amanah untuk menjalankan kekuasaan:
“Sejauh mana kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat?”
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk pesimisme, melainkan wujud kecintaan terhadap Indonesia.
Sebab mencintai Indonesia tidak cukup hanya dengan mengibarkan bendera. Mencintai Indonesia berarti menjaga persatuan, menghormati hukum, memperjuangkan keadilan, menjaga demokrasi, memberikan pelayanan terbaik, serta memastikan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
Menghormati perjuangan para pahlawan bukan hanya dengan mengenang nama mereka setiap tanggal 17 Agustus, tetapi dengan melanjutkan nilai perjuangan mereka dalam kehidupan nyata.
Jika dahulu perjuangan adalah merebut kemerdekaan, maka hari ini perjuangan kita adalah mengisi, menjaga, dan mewujudkan kemerdekaan tersebut.
Perjuangan itu dapat dilakukan melalui pendidikan, kerja keras, pelayanan publik, penegakan hukum, pengabdian sosial, menjaga persatuan, serta keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Pada akhirnya, seremonial 17 Agustus akan selesai ketika bendera diturunkan dan upacara berakhir. Perlombaan akan selesai, panggung perayaan akan dibongkar, dan kehidupan akan kembali berjalan seperti biasa.
Tetapi makna kemerdekaan justru harus dimulai setelah seremonial itu selesai.
Kemerdekaan harus hadir ketika anak kembali ke sekolah.
Ketika petani kembali menggarap sawah.
Ketika nelayan kembali melaut.
Ketika pekerja kembali mencari nafkah.
Ketika pelaku usaha kembali menjalankan usahanya.
Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Ketika warga berhadapan dengan hukum.
Ketika korban bencana membutuhkan pertolongan.
Dan ketika rakyat kecil berharap negara tidak meninggalkan mereka.
Di situlah keberadaan negara benar-benar diuji.
Kemerdekaan adalah warisan sejarah, tetapi sekaligus amanah yang harus diwujudkan oleh setiap generasi.
Kemerdekaan harus dimaknai.
Kemerdekaan harus dijaga.
Kemerdekaan harus diperjuangkan.
Dan yang paling penting, kemerdekaan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Semoga Sang Merah Putih tidak hanya berkibar di langit Indonesia, tetapi juga hidup di dalam hati setiap anak bangsa untuk terus menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menghormati hukum, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka bukan sekadar bebas dari penjajahan. Merdeka adalah ketika setiap rakyat dapat hidup dengan adil, aman, sejahtera, terlindungi, dan bermartabat di negerinya sendiri.
MERDEKA! 🇮🇩
