POSTIMUR MAROS – Pembangunan booster air bersih di Dusun Tangkuru, Kecamatan Lau, Tahun 2024 yang menelan anggaran Rp4 miliar dari APBD kini menuai sorotan. Pasalnya keberadaan booster tersebut dahulu disebut-sebut akan berfungsi menampung air dari Bantimurung dan akan didistribusikan ke masyarakat Bontoa yang mengalami krisis air bersih, khususnya di wilayah pesisir seperti Desa Bonto Bahari, Pajjukukang, Tupabbiring, dan Ampekale.
Namun kenyataannya hingga saat ini belum ada tanda-tanda air yang dijanjikan tersebut menjangkau wilayah pesisir Kecamatan Bontoa. Warga disana sangat merasakan dampak akibat krisis air bersih karena diperparah akibat El Nino atau musim kemarau panjang.
Jurnalis Pos Timur melakukan riset jurnalistik untuk menelusuri transparansi anggaran pembangunan booster pada tahun 2024 dan menguji pendapat pejabat, elit, dan pemegang kebijakan terkait kendala yang dihadapi saat ini untuk memberikan solusi nyata mengakhiri krisis air di Bontoa.
Tanggapan Akbar Rusdi, Anggota DPRD Maros Fraksi Partai NasDem Dapil 2 Bontoa – Lau
Akbar Rusdi mengatakan telah maksimal memperjuangkan anggaran untuk solusi masalah air bersih di DPRD Maros, namun kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran membuat APBD Kabupaten Maros ikut terpukul sehingga mempengaruhi kebijakan daerah.
“Krisis air bersih sering kali kita perjuangkan khususnya di Bontoa, akan tetapi adanya kebijakan pusat salah satunya efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada APBD daerah dalam skala nasinonal, khususnya kita di Maros, kita sudah menekankan bahwa air bersih ini adalah masalah yang sangat butuh perhatian dan termasuk prioritas akan tetapi keterbatasan anggaran yang menjadi salah satu lambatnya terealisasi,” ujar Akbar Rusdi dalam keterangan tertulis pada 25 Juli 2026.
Mengenai pengawasan anggaran pembangunan booster air bersih di Dusun Tangkuru senilai Rp4 miliar, Akbar Rusdi mengaku tidak mengetahui karena pembahasan dan penetapannya sebelum ia dilantik sebagai Anggota DPRD Maros.
“Poin ke 2 (pengawasan anggaran booster) saya belum anggota dewan, jadi saya tidak tau apa-apa mengenai penganggaran tersebut. Pelantikan akhir tahun 2024 setelah penetapan APBD perubahan,” jelasnya.
Kalau masalah evaluasi booster, Akbar mengaku masih memperjuangkan agar debit air dari Bantimurung ke Kecamatan Bontoa ini bisa bertambah dengan adanya upgrading pipanisasi. “Kita memang terdampak efisiensi secara besar-besaran, akan tetapi bukan berarti kita tidak memperjuangkan air bersih di Bontoa,” tutupnya.
