Pos Timur, MAROS — Riuh tepuk tangan dan kibaran Sang Saka Merah Putih memenuhi Lapangan Manan Panjallingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Di tengah khidmatnya peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ada satu pemandangan ganjil yang menyita perhatian warga dan jajaran pemerintah setempat: deretan kursi tamu kehormatan untuk jajaran Anggota DPRD Kabupaten Maros tampak kosong melompong., Senin (17/08/2026).
Tak satupun wakil rakyat dari gedung dewan Maros yang menginjakkan kaki di bumi Bontoa untuk memperingati detik-detik proklamasi bersama warga pesisir tersebut. Sontak, fenomena ini memicu gelombang kekecewaan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tingkat kecamatan hingga organisasi kepemudaan.
Camat Bontoa: “Jujur Ada Rasa Kecewa, Tapi Kita Berbaik Sangka”
Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan WhatsApp, Camat Bontoa, Muh. Maudu, S.Hut., M.S.P., tidak menampik adanya rasa ganjal di hatinya. Sebagai pimpinan wilayah, ia memendam rasa kecewa atas absennya para legislator di ajang bernilai kebangsaan ini.
“Kalau jujur ya, ada rasa kecewa. Tapi kita berbaik sangka saja sama Anggota DPRD yang tidak sempat hadir. Mungkin ada kegiatan yang bertepatan waktunya dengan undangan kami,” ujar Muh. Maudu mengelus dada, mencoba menetralkan suasana meski kekecewaan itu tak dapat disembunyikan.
KNPI Bontoa pertanyakan Kepedulian Dapil 2
Kekecewaan senada disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KNPI Kecamatan Bontoa, Hardiansyah, S.Pd. Menurutnya, panggung peringatan HUT RI tingkat kecamatan adalah momen krusial di mana para Anggota DPRD—terkhusus yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2—seharusnya hadir memposisikan diri sebagai wajah dan perwakilan masyarakat Bontoa.
“Ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial semata, melainkan tanggung jawab sosial yang bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan, terkhususnya Dapil 2,” tegas Hardiansyah.
“Akan tetapi, kesadaran itu sepertinya belum ada. Ini menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat: ada apa dengan perwakilan kita?” lanjutnya menyinggung sensitivitas kehadiran wakil rakyat.
Kritik Pedas Pemuda Tanah Gersang: “Suara Dicari Saat Tahun Politik Saja”
Nada paling menohok datang dari perwakilan Pemuda Tanah Gersang (PTG) Kecamatan Bontoa, Rahmat Nasura. Bagi Rahmat dan barisan pemuda Bontoa, ketidakhadiran legislator Maros bukan sekadar urusan administrasi atau lembar presensi, melainkan cerminan dari merosotnya rasa hormat wakil rakyat terhadap konstituennya.
“Secara pribadi dan atas nama representasi pemuda di Kecamatan Bontoa, kami menyatakan kecewa berat atas ketidakhadiran satupun perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Upacara HUT RI ke-81 di Lapangan Mannang Panjallingan,” ungkap Rahmat dengan nada lugas.
“Ketidakhadiran ini bukan sekadar urusan absen di lembar kehadiran, melainkan bentuk pengabaian terhadap nilai sakral kemerdekaan dan rasa hormat kepada masyarakat Bontoa. Hari Kemerdekaan adalah momentum terbaik bagi wakil rakyat untuk berdiri sejajar dengan warga pesisir, merasakan khidmatnya perjuangan, dan memperlihatkan kebersamaan. Namun, ketika panggung kehormatan dikosongkan tanpa perwakilan wakil rakyat, publik patut mempertanyakan di mana skala prioritas para legislator yang terhormat,” paparnya.
Rahmat menutup pernyataannya dengan menyentil stigma lama yang kerap melekat pada dinamika politik lokal.
“Ketidakhadiran ini makin menegaskan stigma klasik di tengah masyarakat: suara rakyat Bontoa dicari dan diperhitungkan saat tahun politik saja, namun ketika momentum kebangsaan dan ruang silaturahmi dibuka, masyarakat justru ditinggalkan,” pungkasnya secara menohok.
Pelajaran Berharga untuk Sang Wakil Rakyat
Peringatan HUT RI ke-81 di Lapangan Manan Panjallingan Bontoa boleh saja telah usai dengan khidmat berkat semangat warga dan para pemuda. Namun, pengabaian dari panggung legislatif ini meninggalkan catatan kelam.
Kehadiran fisik seorang wakil rakyat di tengah masyarakat saat momen sakral seperti Hari Kemerdekaan bukanlah soal protokoler semata, melainkan bukti nyata keberpihakan empati. Ketika kursi kehormatan dibiarkan kosong, publik Bontoa kini berhak bertanya: kepada siapa lagi aspirasi dan harapan mereka harus disandarkan jika pada hari paling bersejarah bagi bangsa ini saja, wakil mereka memilih untuk tak ada?
