POSTIMUR MAROS – Di bawah langit cerah bulan Mei, sebuah rapat penting berlangsung di Ruang Marusu pada Selasa (12/05/2026). Di balik pintu ruang pertemuan itu, angka-angka dipaparkan, evaluasi tajam dilontarkan, dan strategi diramu. Agenda utamanya satu: memastikan pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tetap pada jalurnya.
Hingga April 2026, denyut realisasi PAD Maros mencatatkan angka 32,33 persen. Secara nominal, Rp112 miliar telah masuk ke kas daerah. Namun, perjalanan masih jauh. Untuk mencapai garis finis di angka Rp347 miliar, Pemerintah Kabupaten Maros masih harus “berlari” mengejar selisih sebesar Rp234,9 miliar di sisa tahun ini.
Kontras di Sektor PBB: Camba yang Gesit, Mandai yang Tertatih
Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M. Ferdiansyah, mengungkapkan fakta yang cukup kontras antar wilayah.
Kecamatan Camba muncul sebagai “juara kelas” dengan capaian tertinggi, yakni 23,90 persen atau sekitar Rp41,8 juta. Meski targetnya tergolong kecil dibandingkan wilayah urban (Rp175 juta), kedisiplinan administratif di wilayah ini patut diacungi jempol.
Sebaliknya, sorotan tajam tertuju pada Kecamatan Mandai. Sebagai wilayah strategis yang menjadi pintu gerbang Maros, Mandai justru mencatat realisasi paling buncit. Dari target ambisius Rp21 miliar, baru terkumpul Rp334 juta atau sekitar 1,59 persen.
Ketimpangan ini memicu reaksi dari Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur. Dengan nada tegas namun suportif, ia meminta setiap camat kembali turun ke lapangan. “Masih ada kecamatan dengan capaian sangat minim, tolong dicek. Satu bulan ke depan harus dimaksimalkan,” ujarnya menekankan pentingnya akselerasi.
Sektor Pariwisata Jadi Primadona, Pertanian Terkendala Teknis
Jika PBB masih perlu didorong, kabar segar datang dari sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) menjadi bintang utama dengan capaian gemilang mencapai 69 persen atau Rp883 juta dari target Rp1,2 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata Maros kembali bergairah dan menjadi mesin cetak uang yang efektif.
Di posisi kedua, Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan performa solid dengan realisasi 56 persen. Sementara itu, Dinas Kesehatan berada di jalur yang stabil dengan capaian 34 persen (Rp10 miliar).
Namun, tidak semua OPD melaju mulus. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) masih tertahan di angka 19,12 persen. Di sisi lain, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menghadapi tantangan yang lebih kompleks.
Realisasi Dinas Pertanian baru menyentuh 19,9 persen. Kendalanya bukan sekadar soal penagihan, melainkan operasional. Pasalnya, banyak alat pertanian yang menjadi objek sewa Barang Milik Daerah (BMD) mengalami kerusakan. Tanpa biaya operasional dan perbaikan yang memadai, alat-alat tersebut tak bisa bekerja maksimal menghasilkan pendapatan, sehingga muncul usulan revisi penurunan target.
Perlombaan Melawan Waktu
Realisasi 32,33 persen di bulan keempat sebenarnya menunjukkan tren yang positif jika dilihat secara proporsional (idealnya 33,3% per kuartal). Namun, Pemkab Maros tidak ingin terlena.
Dengan target sisa Rp234,9 miliar, bulan Mei dan Juni akan menjadi periode krusial. Apakah kecamatan-kecamatan strategis mampu mengejar ketertinggalan PBB? Dan mampukan sektor-sektor yang sedang lesu melakukan manuver perbaikan?
Bagi masyarakat Maros, pencapaian target PAD ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah bahan bakar utama bagi pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan di Butta Salewangang. Kini, bola ada di tangan para pemangku kebijakan untuk memastikan setiap potensi pajak berubah menjadi manfaat nyata.
