POSTIMUR MAKASSAR – Di bawah terik matahari yang menyengat khas Kota Daeng, gelombang massa berjaket biru berkumpul dengan kepalan tangan teracung ke langit. Bukan sekadar seremoni musiman, kehadiran Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Makassar di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan tepat pada momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) membawa satu pesan kuat: Pendidikan di Sulawesi Selatan sedang tidak baik-baik saja.
Aksi ini bukan hanya sekadar orasi di jalan, melainkan sebuah “gugatan terbuka” terhadap kebijakan yang dianggap kian menjauh dari cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa.
Melawan Logika “Pabrik Tenaga Kerja”
Salah satu poin krusial yang mereka suarakan adalah penolakan keras terhadap wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengenai penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Bagi PMII Kota Makassar, pendidikan tidak boleh dikerdilkan hanya menjadi sekadar pabrik penghasil buruh bagi industri. Menghapus prodi hanya berdasarkan kacamata pasar adalah bentuk pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan. Pendidikan harus tetap menjadi ruang merdeka untuk memanusiakan manusia, bukan sekadar pelayan mesin-mesin korporasi.
Kesejahteraan Guru: Pahlawan yang Dilupakan?
Tak hanya bicara soal kurikulum, para aktivis ini juga menyoroti nasib para tenaga pendidik. Di balik megahnya gedung-gedung pemerintahan, masih banyak guru dan dosen di Sulawesi Selatan yang hidup dengan upah yang tak manusiawi.
“Bagaimana mungkin kualitas pendidikan bisa meningkat jika perut para pengajarnya keroncongan? Kesejahteraan tenaga pendidik adalah fondasi utama,” begitulah esensi dari tuntutan mereka yang mendesak Gubernur untuk memberikan atensi nyata, bukan sekadar janji manis di atas podium.
Menagih Pemerataan dan Pendidikan Gratis
Ketua PC PMII Kota Makassar, Muh Arfiansyah Aris, dalam dialognya dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menekankan bahwa ketimpangan pendidikan di Sulsel masih menjadi luka yang menganga. Fasilitas mewah mungkin terlihat di kota besar, namun di pelosok desa, anak-anak bangsa masih bertaruh nyawa demi akses sekolah yang layak.
“Perlu ada pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan. Kami mendesak Gubernur untuk tidak menutup mata terhadap fasilitas pendidikan yang rusak dan kesejahteraan tenaga pendidik yang masih jauh dari kata layak,” tegas Arfiansyah dengan nada lugas.
Lebih dari Sekadar Seremoni Hardiknas
Bagi PMII Kota Makassar, Hardiknas hanyalah pemantik. Perjuangan membenahi sistem pendidikan adalah maraton, bukan lari pendek. Janji untuk terus mengawal isu ini menjadi komitmen yang mereka bawa pulang dari halaman kantor gubernur.
“Kami akan tetap mengawal segala ketimpangan dalam pendidikan yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, bukan hanya pada momentum Hari Pendidikan Nasional saja,” pungkas Arfiansyah.
Penutup: Sebuah Catatan untuk Penguasa Aksi PC PMII Kota Makassar ini adalah alarm bagi pemerintah daerah. Bahwa selama pendidikan masih menjadi barang mahal, selama guru masih diabaikan, dan selama kurikulum hanya berpihak pada industri, maka selama itu pula teriakan “Hidup Mahasiswa!” akan terus menggema di jalanan Sulawesi Selatan.
Sebab bagi PMII, pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Dan hak, harus direbut jika tak diberikan.
#PMIIMenggugat #Hardiknas2026 #PendidikanUntukRakyat #PMIIKotaMakassar #SulawesiSelatan
