POSTIMUR MAROS – Pertengahan tahun selalu menjadi masa krusial bagi roda pemerintahan daerah. Ini adalah momentum untuk bercermin, mengukur kekuatan, sekaligus memacu akselerasi. Di Kabupaten Maros, denyut nadi pembangunan itu tercermin jelas dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga menutup lembaran Mei 2026, catatan keuangan Butta Salewangang menunjukkan sinyal positif namun sekaligus menuntut kewaspadaan. Realisasi PAD Kabupaten Maros berhasil menyentuh angka sekitar Rp140 miliar. Angka ini setara dengan 40 persen dari total target ambisius tahun ini yang dipatok sebesar Rp347 miliar.
Sebuah pencapaian yang oleh Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, dinilai masih berada dalam jalur yang tepat (on the track). Namun, di balik optimisme tersebut, ada target besar yang harus digapai dalam waktu sangat singkat: menyentuh angka psikologis 50 persen di akhir semester pertama.
“Ini kan baru Mei. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa mencapai 50 persen,” ujar Muetazim optimis, usai menghadiri rapat evaluasi PAD di Ruang Rapat Marusu, Kantor Bupati Maros, Senin (15/06/2026).
Senada dengan sang Wakil Bupati, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M. Ferdiansyah, juga menyimpan asa serupa. “Semoga bulan depan sudah mencapai 50 persen,” ucapnya singkat namun sarat akan target kerja keras untuk bulan Juni.
Meski demikian, rapor PAD Maros pertengahan tahun ini menyajikan potret yang kontras—sebuah dinamika antara sektor yang melesat tinggi dengan sektor yang masih tertatih-tatih mencari pijakan.
Disnakertrans: Sang Juara yang Melampaui Batas
Di saat beberapa sektor masih merangkak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Maros tampil sebagai performa terbaik. Dari target yang terbilang moderat sebesar Rp100 juta, dinas ini justru berhasil mengumpulkan pundi-pundi daerah hingga Rp122 juta.
Pencapaian 122 persen ini membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang fokus dan efektif, target bukan sekadar batas maksimal, melainkan batu loncatan untuk melampaui ekspektasi.
Tantangan Sektor Pertanian dan UMKM: Menghalau Debu, Memompa Daya Beli
Namun, perjalanan mengejar target 50 persen di semester pertama ini masih terganjal oleh performa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rapornya masih berwarna merah. Dua dinas yang menjadi sorotan utama dalam rapat evaluasi adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kopurindag).
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baru mampu merealisasikan PAD sebesar Rp167 juta dari target Rp650 juta. Artinya, baru sekitar 25,80 persen target yang terealisasi, menyisakan pekerjaan rumah sebesar Rp482 juta hingga akhir tahun.
Muetazim Mansyur, yang berbasis latar belakang teknis sebagai mantan Kepala Dinas PU, langsung memberikan analisis taktis. Sektor pertanian, menurutnya, memiliki potensi “tersembunyi” yang bisa dimaksimalkan, salah satunya dari sektor operasional mesin pembersih gabah (blower).
“Blower itu bisa menjadi sumber pendapatan. Tapi harus dibuatkan rumah penampungan agar debunya tidak keluar dan suara gensetnya tidak mengganggu masyarakat,” saran Muetazim, menekankan pentingnya regulasi yang ramah lingkungan dan sosial.
Selain itu, kendala klasik berupa aset daerah yang mangkrak juga menjadi batu sandungan. Pendapatan dari sewa Barang Milik Daerah (BMD) di sektor pertanian melorot tajam karena banyaknya alat pertanian yang kini dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi lagi.
Rapor kurang memuaskan juga membayangi Dinas Kopurindag. Dari target besar Rp4,3 miliar, realisasi hingga Mei baru bertengger di angka Rp978 juta atau sekitar 22,50 persen. Dinas ini memikul beban berat untuk mengejar ketertinggalan sebesar Rp3,3 miliar dalam sisa bulan yang ada.
Lesunya daya beli masyarakat pasca-pasang surut ekonomi dituding menjadi faktor utama mandeknya pendapatan di sektor perdagangan ini. Masalah ini diperparah oleh kendala infrastruktur fisik pasar dan fasilitas perdagangan. “Ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu pemeliharaan, misalnya ketika banjir masuk air,” tambah Muetazim, menggambarkan tantangan riil di lapangan.
Menatap Semester Kedua
Rapat evaluasi di Ruang Marusu hari itu bukan sekadar seremoni angka-angka di atas kertas. Ini adalah alarm pengingat bagi seluruh OPD di Kabupaten Maros bahwa waktu terus berjalan.
Sektor-sektor yang berkinerja tinggi membuktikan bahwa potensi itu ada dan bisa diraih. Sementara bagi dinas yang masih tertinggal, tantangan berupa perbaikan fasilitas, optimalisasi aset mangkrak, dan inovasi pelayanan menjadi kunci utama jika ingin menyumbang angka signifikan bagi PAD Maros.
Kini, publik Maros menanti. Apakah komitmen “on the track” ini akan benar-benar mengantarkan Kabupaten Maros menembus batas 50 persen di akhir Juni, ataukah tantangan di sektor pertanian dan perdagangan akan menjadi kerikil tajam yang memperlambat laju pembangunan daerah? Semua bergantung pada seberapa cepat para pemangku kebijakan menerjemahkan evaluasi menjadi aksi nyata di lapangan.
