POSTIMUR MAKASSAR – Penggusuran yang kian masif dilakukan Pemkot Makassar, tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Demokrasi. Pemerintah itu bekerja atas mandat rakyat. Pemerintah itu pelayan rakyat, bukan malah melakukan penggusuran dan memecahkan piring kehidupan seseorang.
Jika warga yang digusur ekonominya terbengkalai, siapa yang mau bertanggungjawab?
Pemerintah harus menunjukkan etika yang baik sebagai pemimpin dan pelayan rakyat, bukan malah menjadi penggusur.
Pemerintah harus memikirkan rakyatnya, terkait ekonomi rakyatnya. Kira-kira jika masyarakat di gusur, bagaimana kelangsungan hidup mereka, bagaimana anak-anak mereka bisa sekolah, bagaimana mereka melanjutkan kehidupan mereka.
Seharusnya pemerintah berfikir demikian. Karena sekarang, kondisi ekonomi sedang tidak stabil, sulitnya mencari pekerjaan dan ditambah lagi lapangan pekerjaan yang sedikit.
Penggusuran ini sangat merugikan masyarakat. Seharusnya sebagai seorang muslim walikota tidak boleh melakukan ini. Karena menghancurkan ekonomi orang lain (Menggusur) itu sangat dilarang dalam Agama.
Sehingga Pemkot harus segera bertobat dan berhenti untuk menggusur PKL. karena prilaku ini tidak mencerminkan etika baik Pemerintah. Pemimpin itu harusnya mensejahterakan rakyatnya, bukan malah membuat rakyatnya sengsara.
Penulis : Ahmad Banggay, Staff Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan.
