POSTIMUR MAKASSAR – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berintegritas terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perangkat Desa se-Kabupaten Maros yang berlangsung selama tiga hari, 5–7 Juni 2026, di Hotel Karebosi Premier, Kota Makassar.
Mengusung tema “Membangun Budaya Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa”, kegiatan ini diikuti seluruh desa di Kabupaten Maros sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Bupati Maros, Dr. H. A. Syafril Chaidir Syam, secara resmi membuka kegiatan pada 5 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan materi bertema “Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Penguatan Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing Menuju Maros yang Makin Sejahtera.”
Menurut Bupati, desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, kualitas sumber daya manusia aparatur desa harus terus ditingkatkan agar mampu mengelola potensi desa secara optimal, melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mengelola anggaran secara akuntabel.
“Keberhasilan pembangunan Kabupaten Maros sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Ketika desa mampu tumbuh menjadi desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” ujarnya.
Pada hari kedua, peserta mendapatkan berbagai materi strategis dari sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Maros memberikan materi bertema “Dasar Hukum Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).”
Materi tersebut menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Program Jaga Desa dinilai menjadi instrumen penting untuk mendorong pencegahan pelanggaran hukum sejak dini sekaligus membangun budaya sadar hukum di tingkat desa.
Dalam era pengelolaan dana desa yang semakin besar, aspek kepatuhan terhadap regulasi menjadi kebutuhan mutlak. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Materi berikutnya disampaikan oleh Dr. M. Idrus, M.Si dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Menuju Pelayanan Publik yang Profesional, Tertib, dan Berintegritas.”
Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator utama keberhasilan pemerintahan desa. Aparatur desa dituntut tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki etika pelayanan, kompetensi manajerial, serta integritas dalam menjalankan tugas.
Transformasi pelayanan publik di desa menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi investasi penting dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan.
Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai Public Speaking dan Teknik Memimpin Musyawarah Desa yang dibawakan oleh Abd. Muhaimin, S.Pd., M.I.Kom dari Universitas Hasanuddin.
Materi ini dinilai sangat relevan karena kepala desa dan perangkat desa merupakan figur yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu proses penyampaian informasi, penyelesaian konflik, hingga pengambilan keputusan melalui forum musyawarah desa.
Memasuki hari terakhir, peserta memperoleh materi “Review Penyusunan dan Implementasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2026” yang disampaikan oleh Drs. H. Achmad Ilham, M.Si dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.
Materi tersebut membahas pentingnya sinkronisasi antara perencanaan desa dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Perencanaan yang baik menjadi fondasi utama agar program pembangunan desa dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dokumen perencanaan desa tidak hanya berfungsi sebagai administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi peta jalan pembangunan yang menentukan arah kemajuan desa dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Ketua Panitia, H Asdar Mattiro, S.Sos., M.I.Kom, menjelaskan bahwa pelaksanaan bimtek ini memiliki sejumlah tujuan strategis.
Di antaranya meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pemerintahan desa, meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta mencegah potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, tantangan pengelolaan desa saat ini semakin besar seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang profesional dan pemerintahan yang bersih.
“Melalui bimtek ini diharapkan seluruh kepala desa, BPD, dan perangkat desa memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap aturan dalam menjalankan tugas pemerintahan,” ungkapnya.
Pelaksanaan Bimtek Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa se-Kabupaten Maros bukan sekadar agenda peningkatan kapasitas aparatur. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan investasi sumber daya manusia yang akan menentukan kualitas tata kelola pemerintahan desa di masa depan.
Ketika aparatur desa memiliki kompetensi yang memadai, memahami regulasi, menjunjung tinggi integritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka tujuan mewujudkan desa maju, mandiri, dan berdaya saing akan semakin mudah dicapai.
Melalui semangat kolaborasi dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, Kabupaten Maros optimistis dapat memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat menuju Maros yang semakin sejahtera.
