Pos Timur, MAROS — Pemandangan memprihatinkan kembali menghiasi urat nadi transportasi Sulawesi Selatan. Ujung barisan truk pengangkut barang tampak mengular tanpa putus di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Maros, Jum’at (31/7/2026). Kelangkaan BBM jenis Solar bersubsidi yang telah berlangsung lebih dari satu bulan ini tak hanya mematikan mata pencaharian para sopir, tetapi juga menyandera pengguna jalan dalam kemacetan parah yang tak kunjung terurai.
Di tanah Butta Salewangang, riak krisis energi ini menjelma menjadi hembusan kemacetan harian. Antrean panjang truk tidak lagi mengenal satu arah; baik jalur utama menuju Kota Makassar maupun arah sebaliknya menuju pusat Kota Maros, keduanya sama-sama tercekik oleh deretan kendaraan besar yang memakan sebagian badan jalan.
Puncak kemacetan terjadi secara berulang dari pagi, sore, hingga larut malam. Puluhan sopir logistik terpaksa mematikan mesin, bertahan di kabin sempit berjam-jam—bahkan berhari-hari—demi mendapatkan tetes-tetes Solar subsidi yang makin langka.
“Dahulu di Pos Timbangan Maccopa, Kini Merembet ke Semua SPBU”
Kondisi kritis ini memantik sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Kabupaten Maros. Pengurus DPD JPKP Maros, Restu, menilai situasi saat ini sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat luas.
Restu menarik benang merah antara krisis saat ini dengan persoalan lama di wilayah Maros. Menurutnya, masalah parkir liar kendaraan berat yang dahulu terkonsentrasi di area tertentu, kini justru terdistribusi secara masif di sepanjang jalan poros.
“Pemandangan yang dahulu sering memicu kemacetan akibat parkir truk sembarangan di dekat area Pos Timbangan Maccopa, sekarang justru terjadi di hampir semua SPBU di sepanjang Jalan Poros Maros-Makassar dan sebaliknya,” ujar Restu tegas.
Ia menjelaskan bahwa antrean truk yang memakan bahu hingga sebagian lajur utama secara otomatis memicu penyempitan jalan (neck-bottleneck). Pada malam hari, ketika volume kendaraan antarkota meningkat pesat, penyempitan ini menjadi jebakan macet yang melumpuhkan mobilitas warga hingga larut malam.
Efek Domino: Kerugian Ekonomi dan Ancaman Keselamatan
Dampak dari fenomena ini tidak berhenti pada lambatnya laju roda kendaraan. Ada harga mahal yang harus dibayar oleh perekonomian daerah. Distribusi bahan pokok terlambat, biaya operasional logistik membengkak, dan efisiensi waktu para pekerja terbuang sia-sia di tengah kemacetan.
Di sisi lain, para sopir truk berada dalam posisi dilematis. Mereka menjadi korban dari ketidakpastian pasokan BBM subsidi, namun di saat yang sama, keberadaan antrean mereka dituding sebagai biang kerok kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas, terutama di titik-titik jalan yang minim penerangan pada malam hari.
Desakan Kepada Pihak Terkait
Melihat carut-marut yang tak kunjung usai ini, DPD JPKP Maros mendesak penanganan lintas sektor yang tidak hanya berorientasi pada imbauan, melainkan tindakan nyata di lapangan.
JPKP meminta Pertamina untuk mengevaluasi kuota serta kelancaran distribusi Solar bersubsidi di Kabupaten Maros. Di saat yang sama, pihak Kepolisian (Satlantas) dan Dinas Perhubungan diimbau untuk menata sistem antrean di SPBU agar tidak bahu-membahu merampas hak pengguna jalan umum.
“Kami mendesak kepada pihak-pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret atas kelangkaan BBM subsidi dan kemacetan yang ditimbulkannya. Harus ada solusi komprehensif, karena kerugian materi dan waktu yang ditanggung masyarakat akibat kemacetan ini sudah sangat besar,” tutup Restu.
Hingga berita ini diturunkan, deretan lampu rem truk masih menyala merah membara di tepi Jalan Poros Maros-Makassar—menjadi saksi bisu menumpuknya asa para pengemudi dan warga yang merindukan jalanan yang lancar serta pasokan energi yang adil.
